REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Lama tak bersuara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara mengkritisi pemerintah. Kali ini Mega menyinggung soal kebijakan energi pemerintah yang tak berpihak kepada rakyat dan menguntungkan kepentingan asing. "Saya lihat semua hanya bendera asing saat melihat blok-blok minyak di seluruh Indonesia. Di mana bendera merah putih," katanya Mega dalam Seminar Nasional Migas untuk Kemandirian Energi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (27/2). Menurut Mega, ahli perminyakan Indonesia hanya menjadi pembantu saja.
Mengenakan batik berwarna merah, Mega berbicara lebih santai. Para politisi PDI Perjuangan hadir dalam seminar ini, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Taufiq Kiemas dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman juga hadir.
Mega mengatakan, pihak asing sudah mengincar energi Indonesia sejak zaman Sukarno. Namun, kata Mega, Bung Karno dengan lantang mengatakan, "Walaupun kamu membawa peralatan berat dan banyak, percuma saja jika saya tidak memberi izin. Kamu tidak akan mendapat apa-apa," ujar Mega menirukan ayahnya.
Kontrak karya minyak dan gas (migas) saat ini, kata Mega, semakin lemah dan memungkinkan asing berkuasa. Mega menegaskan tidak anti terhadap asing, tetapi lebih cinta Indonesia. Menurut dia, hingga saat ini Indonesia belum mandiri secara ekonomi.
Blok-blok penghasil minyak tersebar di Indonesia, namun minyak impor minyak tetap tinggi. Mega mencatat, impor minyak mencapai 500 ribu barel per hari dari total kebutuhan 1,3 juta barel per hari. Penyebabnya, minyak mentah dibawa asing dan diolah di negaranya, kemudian dijual lagi ke Indonesia dengan harga tinggi.
Mega juga mengkritik PT Pertamina (Persero) yang kerap mengeluh selalu rugi dalam mengurus migas. "Bohong kalau dibilang rugi terus. Jelek-jelek begini saya pernah menjadi presiden, minyaknya ada di Indonesia selalu merugi, berarti orangnya yang tidak benar," kata Mega.
Rusaknya tata kelola migas, kata Mega, karena para pemegang kebijakan dan operator di lapangan tidak bekerja dengan benar. Berbeda dengan zaman Sukarno yang menerapkan prinsip Trisakti: berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berperikebadian budaya.
Indonesia memang kerap tak mendapat keuntungan maksimal dalam sejumlah kontrak karya migas. Pemerintah terus melakukan renegosiasi harga jual migas karena harga awal terlalu murah, misalnya kontrak gas Tangguh, Papua Barat ke Fujian, Cina. Harga jual gas Tangguh ke Fujian jauh lebih murah dibanding harga gas domestik.
Renegosiasi kontrak karya juga terus dilakukan pemerintah dengan PT Freeport. Royalti dan pajak dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu kepada kas negara dianggap kecil. Freeport sudah setuju melakukan renegosiasi ini bersama pemerintah.
Puan Maharani mengatakan, dunia migas mengalami darurat konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No 2/2002 tentang Migas. Pihaknya mendorong UU Migas yang 'merah putih'. Arah kebijakan migas, kata dia, semakin tak jelas.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan, kebijakan energi tertuang dalam rancangan energi nasional oleh Dewan Energi Nasional. Soal kontrak kerja sama migas yang lemah, kata dia, sebenarnya dari dulu kontrak tak pernah berubah. Sejak 1970-ann, semua kontrak sudah memihak kepentingan negara.
Meski begitu, Susilo mengakui, selama ini perusahaan asing selalu berani mengambil risiko, bahkan mau mengambil risiko di atas 100 juta per sumur walau sumur itu ternyata kering. Menurut Susilo, ini yang belum dimiliki perusahaan nasional
Ikuti Whatsapp Channel Republika