REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat mengkritik pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Karena, tidak melibatkan pengusaha lokal dalam proyek Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Jabar.
Tercatat, ada 91 proyek dalam program MP3EI di Jabar. Jumlah itu, terdiri dari 56 proyek sektor riil senilai Rp 93 triliun dan 35 proyek infrastruktur senilai Rp 180 triliun.
Menurut Ketua Kadin Jabar, Agung Suryamal Sutisno, keterlibatan pengusaha lokal Jabar belum optimal dilibatkan dalam proyek MP3EI terutama yang terkait infrastruktur. Saat ini, yang berperan aktif dalam masih BUMN dan BUMD serta pengusaha pusat.
"Kesempatan untuk pengusaha lokal belum diberikan," ujar Agung kepada wartawan, Rabu (6/3).
Agung menilai, keterlibatan pengusaha lokal yang rendah terjadi karena komunikasi antara pemerintah dan pengusaha yang minim. Seharusnya, minimal asosiasi diajak duduk bersama, dijelaskan daftar proyek dimana agar pengusaha lokal bisa ikut terlibat.
"Ini tidak ada sama sekali. Padahal, potensi pengusaha lokal di Jabar terbilang besar dan mampu," katanya.
Menurut Agung, selama ini Pemprov Jabar lebih sering mensosialisasikan MP3EI pada para pengusaha, namun disisi lain proyek tersebut sudah berjalan tanpa pelibatan pengusaha lokal.
Selain itu, sosialisasi juga lebih banyak membicarakan fungsi dan pemanfaatan MP3EI. Jadi, konteksnya belum ke pelaksanaan proyek.
Dikatakan Agung, rencana pemerintah pusat maupun provinsi melakukan pemerataan ekonomi ke daerah hanya lips service. Kadin sendiri, sudah menerima banyak keluhan dari asosiasi di Jabar terkait hal ini. Namun, sampai saat ini kondisinya masih belum berubah.
Dalam proyek MP3EI, kata dia, pemerintah membuka pintu semua pihak agar bisa masuk dan terlibat. Namun perlu adanya rambu yang jelas agar pengusaha lokal masih bisa terlibat menggarap proyek MP3EI di daerahnya sendiri.
"Pengusaha lokal berikan kesempatan,bentuknya banyak bisa konsorsium tinggal dikoordinasikan asal Pemprov serius," katanya.
Ia membantah minimnya keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek MP3EI koridor Jabar terganjal minimnya permodalan. Menurutnya, pembiayaan bukan sesuatu yang dikhawatirkan. "Dukungan perbankan sudah pasti ada, karena non sense sebuah proyek dibiayai duit sendiri," kata Agung.
Keluhan yang sama datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Dedi Wijaya. Dedi mengatakan selama ini keterlibatan kalangan pengusaha seolah dipandang sebelah mata. Padahal, proyek MP3EI tersebut sangat bersentuhan dengan para pengusaha di provinsi tersebut.
"Seherusnya pemerintah melibatkan pengusaha di berbagai sektor seperti Kadin, Apindo dan sejumlah sektor terkait dengan proyek tersebut," kata Dedi.
Dia mengungkapkan minimnya keterlibatan pengusaha tersebut berdampak terhadap sinergitas antara kalangan pengusaha dengan program pemerintah yang tidak sejalan. Pemerintah, perlu menitik beratkan sektor apa saja yang pantas untuk pemberlakuan MP3EI tersebut.
"Perlu jangka panjang dan sinergitas dengan daerah lain bahwa Jabar dititik beratkan di sektor apa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika