REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya banyak kasus di tubuh Polri menandakan reformasi polisi belum berhasil. Mulai kasus rekening gendut pejabat Polri hingga kasus simulator SIM.
Partai Gerindra menilai, semua itu hanya pucuk gunung es bagaimana kejahatan berseragam masih nyata di negeri ini. "Jika aparat penegak hukum menjadi kolaborator kejahatan maka hancurlah hukum," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ahad (10/3).
Makanya, lanjut dia, tak aneh jika persepsi masyarakat terhadap Polri masih buruk. Survei pada 2012 menyatakan, 61 persen masalah yang berurusan dengan polisi harus mengeluarkan uang.
Sedangkan 72 persen masyarakat memandang polisi enggan menindak kasus yang melibatkan orang penting.
Sejak 1999, tambah Fadli, pemisahan dengan TNI diharapkan mampu meningkatkan kinerja Polri. Namun yang terjadi malah adanya kesenjangan antara dua lembaga itu.
Polri, dianggap menjadi berbeda dengan TNI yang ditempatkan di bawah Menhan. Polri justru mendapatkan keistimewaan dengan berada langsung di bawah presiden.
"Semua Kepala Staf TNI ada di bawah Panglima TNI, dan Panglima TNI di bawah presiden. Sedangan Kapolri yang dulu setara dengan kepala staf di TNI langsung berada di bawah presiden," tutur dia.
Hal ini yang dianggap menjadi salah satu penyebab munculnya friksi anggota polisi dan prajurit TNI di lapangan. Seperti konflik di OKU beberapa hari lalu.
Efek lainnya yaitu ada kesenjangan kewenangan dan kesejahteraan antara prajurit TNI dan anggota POLRI. Menurut Fadli, hal ini yang harus dievaluasi.
"Kita ingin polisi jadi pelayan rakyat yang profesional. Polri perlu menertibkan dirinya sebagai bagian dari reformasi. Mana mungkin sapu kotor bisa bersihkan lantai kotor?," tutur dia.
Ia pun meminta kepada pimpinan Polri untuk meneladani pendahulu mereka. Seperti Jenderal Hoegeng yang antisuap, jujur, dan bahkan sebagai Kapolri pernah turun mengatur lalu lintas.
Begitu juga dengan Komjen M Jasin, Brigjen Kaharoedin, dan Brigadir Royadin, yang jujur dan antikorupsi.
"Saya yakin, masih banyak polisi yang baik, bersih, jujur dan melayani. Mereka seharusnya mendapat tempat terbaik. Polisi baik, hukum tegak," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika