REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Air tanah Jakarta saat ini sudah tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga penduduk DKI Jakarta harus bergantung oleh suplai air dari Jawa Barat hingga 97,8 persen.

Ketua Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta, Firdaus Ali, mengkhawatirkan saluran Tarum Barat yang selama ini menjadi jalur untuk menyuplai air ke Jakarta terjadi masalah. Sedangkan hingga saat ini pemegang kendali air di 13 sungai yang berada di DKI Jakarta bukan berada di tangan Pemprov DKI.

"Hal itu dikarenakan hulu Daerah aliran sungai tidak berada di wilayah DKI Jakarta sehingga tidak ada kendali dalam mengelola sungai," ujarnya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (26/3). Seharusnya, kata dia, untuk menghasilkan air baku yang cukup pemerintah harus menjaga keamanan airnya.

Selain itu, lanjutnya, pemprov juga harus dapat menjaga kualitas air agar terbebas dari limbah. Keberlangsungan kuantitas air pun harus terjamin. Sehingga pada musim kemarau masyarakat tidak mengalami kekurangan air. Sedangkan selama ini, untuk air yang disalurkan melalui perusahaan air hanya 36 persen yang dilayani.

Untuk jumlah penduduk sisanya masih harus menggunakan air tanah. Padahal air tanah tersebut kualitasnya menurun, karena banyak gedung perkantoran yang mengambil air tanah dalam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika