REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta PT KAI untuk membatalkan rencananya menghapus kereta rel listrik (KRL) ekonomi. Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, menuturkan kementerian sudah melayangkan surat agar hal ini dibicarakan kembali.

Lagipula, kata dia, PT KAI sudah mendapatkan anggaran public service obligation (PSO) dari Kemenhub untuk meningkatkan pelayanan. Di 2013 ini, misalnya, dana PSO untuk PT KAI mencapai Rp 704 miliar.

"Memang dana ini berkurang dari tahun lalu yang dianggarkan Rp 720 miliar. Namun, ini lebih karena penyerapan tahun lalu yang hanya sebesar Rp 640 miliar," jelasnya saat dihubungi Republika, Selasa (26/3).

Selain itu, ada cara lain untuk meningkatkan pelayanan. PT KAI bisa saja menambah pelayanan dengan menggunakan selisih biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang di dapat.

Kemenhub pun, ujar Bambang, akan mencoba bernegosiasi agar kenaikan harga tiket KRL ekonomi dilakukan. "Masyarakat perlu tahu harga tiket KRL ekonomi memang tak wajar. Karenanya, nanti akan kita coba bahas kemungkinan kenaikan agar KRL tak dihapuskan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika