REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pengawasan proyek MRT dilakukan tidak hanya dari Jepang. Karena untuk pinjaman dan konsultan, pemprov telah menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk MRT.

Jokowi mengatakan, nantinya penasihat akan dilembagakan dan digabungkan dengan biaya kontraktor. Penyertaan penasihat dari luar Jepang dianggapnya tidak menyalahi perjanjian.

"Masa uang pinjaman dari sana, perencanaan dari sana, kontraktor dari sana. Siapa yang mengawasi? Saya juga tidak bisa," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/4). 

Karenanya, lanjut dia, perlu pengawasan dari negara lain yang netral. Menurutnya JICA tidak akan keberatan dengan adanya pengawasan dari luar. Karena Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya merasa keberatan dengan segala hal dipegang oleh Jepang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika