Menpora: Pemerintah Tanggung Jawab Gaji Pemain

REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengatakan pemerintah akan ikut tanggung jawab menyelesaikan permasalahan gaji pemain yang belum terbayarkan.

Roy Suryo di Gunung Kidul, Sabtu, mengatakan pemerintah akan memerintahkan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini operator LSI (Liga Super Indonesia) dan IPL (Liga Prima Indonesia) untuk segera melunasi tunggakan gaji pemain sesuai kesepakatan.

"Saya selaku Menteri Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab atas pemuda dan olahraga di Indonesia, termasuk dari hasil konggres luar biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) 17 Maret, salah satunya penyatuan kompetisi sepak bola," kata Roy Suryo usai menghadiri "Gerakan 1000 Wirausahawan Muda di Gunung Kidul".

Ia mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemenpora akan terus memantau permasalahan ini, sampai masalah tunggakan haji pemain ISL dan IPL terbayarkan penuh sesuai hasil KLB PSSI.

Rencananya, Selasa 9 April, kata Roy, Kemenpora telah mengundang beberapa pihak yang terkait yakni Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

"Pemerintah tidak mau terjun langsung mencampuri hasil KLB. Sebab, keputusan KLB konstitusional dan merupakan hasil yang sah dalam KLB," katanya.

Meski demikian, Roy mengharapkan penyelesaian permasalahan harus dilakukan secara netral, sehingga tidak ada klub-klub yang merasa diuntungkan atau dirugikan karena adanya dukungan dari pihak tertentu.

"Kami akan pertanyakan ke PSSI dan minta supaya klub-klub yang tidak masuk dalam ISL dan IPL, seperti Persebaya dan yang lainnya tolong jangan diabaikan," katanya.

Menurut Roy, klub yang tidak masuk IPL dan ISL bisa diikutkan dalam kompetisi atau liga supaya tidak ada yang terbuang dan terkalahkan.

"Kami berharap permasalahan yang sifatnya teknis semacam ini harus bisa diselesaikan oleh PSSI sendiri. Tidak selalu harus bergantung pada pemerintah," katanya.