REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo memastikan kebijakan yang akan diambil pemerintah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, merupakan opsi untuk menghemat belanja subsidi energi serta menjaga kondisi fiskal tetap sehat. "Ini arahnya penghematan dan pengendalian dalam satu paket, jangan sampai fiskal kita tidak sehat," ujarnya saat ditemui usai rapat koordinasi membahas BBM di Jakarta, Jumat (12/4).

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa tersebut, hadir Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng.

Agus menambahkan opsi apapun yang dipilih untuk menjaga realisasi belanja subsidi, pemerintah akan tetap memberikan subsidi kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. "Pesannya bahwa bagi yang miskin akan dijaga, bagi yang kaya dikurangi subsidinya, ini menjadi pegangan utama," ujarnya.

Namun, Agus mengatakan belum ada opsi yang diputuskan dalam rapat koordinasi, karena hasilnya masih akan dilaporkan kepada Presiden. "Belum ada yang final, ini masih pendalaman. Yang bisa memutuskan adalah yang mempunyai kewenangan," katanya.

Menteri ESDM Jero Wacik menambahkan pemerintah sedang mempertimbangkan tiga opsi terkait pengelolaan BBM bersubsidi dan saat ini belum ada keputusan final. "Pasti nanti dicari opsi terbaik di masyarakat, 'clear'nya nanti diumumkan apabila sudah final," katanya.

Jero Wacik mengatakan apapun opsi yang dipilih pemerintah, telah mempertimbangkan peningkatan laju inflasi serta dampaknya terhadap masyarakat miskin secara keseluruhan. "Karena opsi apapun yang diambil akan ada inflasi dan inflasi akan menghantam kelompok miskin," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika