REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat meminta masyarakat berpartisipasi aktif mengkritisi daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif yang telah mereka ajukan ke KPU. Partisipasi masyarakat diharapkan bisa membantu partai menetapkan caleg berkualitas di Pemilu 2014 mendatang.
"Partisipasi aktif masyarakat dibutuhkan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf kepada wartawan di ruang Fraksi Demokrat, Kompleks MPR/ DPR, Senayan, Selasa (23/4).
Masyarakat bisa mengkritisi kualitas figur caleg Demokrat ke KPU atau langsung ke pengurus pusat dan daerah Demokrat. Caleg yang memiliki catatan negatif akan dievaluasi partai sebelum masuk tahap penetapan DCT (daftr caleg tetap) di KPU. "Masukan bisa disampaikan sampai 22 Mei," ujarnya.
Kendati kinerja anggota DPR sekarang dinilai belum memuaskan, namun di Pemilu 2014 mendatang Demokrat kembali mengusung kadernya yang telah duduk di DPR sebagai caleg.
Hal ini tidak berarti Demokrat tak memperhatikan sisi kapasitas, kapabilitas, dan integritas para calegnya. Sebaliknya, Demokrat justru ingin menguji seberapa mampu para caleg incumbent membina konstituen di dapil masing-masing. "Karena yang menilai nanti adalah masyarakat," katanya.
Atas ketidakpuasan kader Demokrat dengn hasil DCS, Nurhayati meminta mereka tidak bersikap anarkis. Para kader diimbau menyampaikan aspirasi ketidakpuasan mereka secara santun ke pengurus DPP Demokrat. "Jangan anarkis. Rasa ketidakadilan sampaikan ke DPP," ujar Nurhayati.
Nurhayati menyatakan DPP punya mekanisme sendiri dalam menentapkan DCS. Ia mengakui DPP tidak bisa mengakomodir kepentingan seluruh kader dalam konteks DCS.
Hal ini karena mekanisme penetapan DCS merujuk pada sejumlah krtieria: kapabilitas, elektabilitas, dan loyalitas. "DCS ini tidak semuanya terpuaskan. Ada kriteria-kriteria," ujar Nurhayati.
Nurhayati menampik tudingan penyingkiran terhadap kader-kader yang berada di faksi non-Cikeas. Menurutnya sepanjang para kader mengikuti tata cara dan kriteria yang sudah digariskan DPP Demokrat, partai akan mengakomodir kepentingan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika