REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Antrean kendaraan berbahan bakar minyak solar di sejumlah daerah semakin parah. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana untuk menambah suplai solar untuk mengatasi antrean.

"Tapi dengan cara operasi pasar," tutur Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Djoko Siswanto kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (23/4). 

Usulan terkait operasi pasar, kata Djoko, telah disampaikan kepada Wakil Presiden Boediono. Walaupun akan menambah kuota solar yang disalurkan, Wapres menilai hal itu tidak masalah selama peruntukannya untuk masyarakat. "Nah, pas operasi pasar itu kan memang harus diawasi," ujarnya. 

Pengawasan nantinya akan melibatkan sejumlah elemen antara lain Pertamina, pemerintah daerah setempat hingga aparat kepolisian. Tujuannya jelas yakni kendaraan yang telah mengisi solar, tidak akan mengisi lagi.

Operasi pasar akan dikhususkan pada wilayah yang didominasi oleh antrean kendaraan. Meskipun demikian, Djoko belum dapat memastikan besaran tambahannya. Satu hal yang pasti, tambahan akan ditujukan agar antrian kendaraan dapat diurai. 

Sebagai catatan, realisasi solar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 mencapai 15,56 juta kiloliter (KL). Berdasarkan data Pertamina sampai Maret 2013, realisasi penyaluran solar melonjak menjadi 3,7 juta KL atau 105,2 persen dari kuota 3,52 juta KL. Tahun ini, kuota solar tercatat 14,28 juta KL.

Ikuti Whatsapp Channel Republika