REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya kader karbitan, dinilai pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit karena sistem pengkaderan partai yang tidak berjalan, sehingga mengambil jalan pintas dengan mengambil kader dari partai lain atau pun non-politisi.

Menurut Arbi, sistem pengkaderan partai tidak berdasarkan pada penanaman nilai-nilai berpolitik dalam konteks demokrasi tetapi pada kepentingan sesaat saja.

"Masalahnya ada pada sistem pengkaderan yang tidak berjalan didalam partai politik," katanya di Jakarta, Selasa (7/5).

Arbi menilai, munculnya fenomena kader karbitan tersebut berimplikasi negatif pada sistem demokrasi yang sedang dibangun Indonesia. Menurutnya, demokrasi yang dijalankan merupakan sistem yang tidak substansial dan tidak mengakar tetapi hanya pura-pura dalam menjalankannya.

"Implikasinya pada sistem demokrasi, yaitu demokrasi pura-pura dan tidak substansial. Partai digunakan untuk mendapatkan keuntungan semata tetapi mereka tidak mau berkorban untuk demokrasi dan partai," sebut Arbi.

Ia menyarankan dilakukan pembenahan sistem kaderisasi di tiap partai politik, sehingga kader karbitan tidak ada dan demokrasi dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika