REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Benny Wenda tampil berpidato di acara TedX Sydney 2013 di The University of Sydney, Australia. Dia menyudutkan Indonesia.
Dalam pidatonya itu, ia meminta bantuan Australia agar membantu proses kemerdekaan Papua dari NKRI. Tak hanya itu, Benny Wenda pun tak jarang menyebut adanya pelanggaran HAM di Indonesia.
Bahkan kepada Radio Jerman, Deutsche Welle (DW) dia mengatakan baru-baru ini ada 22 aktivis Papua tewas dibunuh.
Menanggapi hal ini, Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono menegaskan pernyataan Benny Wenda sesat. Panglima meminta agar pernyataan buronan kasus pembunuhan di Abepura, Papua soal pelanggaran hak di bumi cenderawasih itu tidak dibesar-besarkan.
"Menurut saya jangan dibesar-besarkan. Itu Wenda karena juga tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua," katanya saat ditemui di Kantor Presiden, Selasa (14/5).
Ia mengatakan pernyataan yang disebutkan Benny Wenda tidak sesuai kenyataan. Apalagi Wenda tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat Papua untuk aksinya selama ini.
Panglima pun menegaskan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, pernyataan Benny Wenda dilakukan dan melibatkan negara lain. TNI pun bersiap untuk menyiapkan data-data tandingan yang diperlukan soal Papua jika Kemlu membutuhkan.
"Tentunya mereka (Benny) membuat data yang tidak benar. Kami akan siapkan data yang sesungguhnya untuk membantu Kemlu," ujarnya.
Ia menilai diplomasi dengan negara-negara yang 'disambangi' Benny Wenda harus ditangani dengan baik, termasuk memberikan penjelasan posisi Indonesia dan Papua.
"Nggak khawatir dengan Wenda. Kalau dalam konteks diplomasinya, itu yang harus ditangani dengan baik. Kemlu yang mesti handle dengan baik," kata Panglima.
Benny adalah seorang buronan. Dia ditahan pada 2002 dengan dugaan tindakan kriminal, yakni melakukan serangan di Abepura yang menewaskan seorang polisi. Ketika Benny menjalani persidangan, dia melarikan diri dan dengan dibantu aktivis Papua Barat merdeka.
Dia lari ke wilayah Papua Nugini. Sehingga pada 2003 dia mendapatkan suaka dari pemerintah Inggris. Di Inggris dia mendirikan gerakan Papua Barat Merdeka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika