REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Efektivitas alokasi belanja subsidi nonenergi, khususnya subsidi pupuk dan benih, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat terbatas.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih mengatakan selama ini petani mengeluhkan tidak sampainya alokasi pupuk maupun benih. "Di lapangan banyak yang menguap. Selain itu, banyak yang seharusnya dapat subsidi, justru tidak dapat," ujar Henry kepada Republika, Ahad (2/6).
Menurut Henry, seharusnya pemerintah tidak memberikan pupuk dan benih secara langsung kepada petani. Anggaran belanja yang selama ini digunakan pemerintah sebaiknya digunakan untuk mendorong petani memproduksi pupuk maupun benih secara mandiri.
Skema saat ini yang masih tersentralisir dinilai SPI tidak efektif dari sisi penyaluran. "Itu jauh lebih baik dari pada anggaran itu dibelikan pupuk dan benih lalu dibagi-bagikan ke petani. Karena pasti akan dapat hambatan-hambatan distribusi," kata Henry.
Realisasi alokasi belanja subsidi pupuk dan benih dalam APBNP 2012 masing-masing tercatat Rp 13,95 triliun (100 persen dari pagu) dan Rp 60,3 miliar (46,5 persen dari pagu Rp 129,5 triliun).
Dalam APBN 2013, belanja pupuk dan benih dianggarkan Rp 16,2 triliun dan Rp 1,5 triliun. Khusus untuk pupuk, besarannya meningkat menjadi Rp 17,9 triliun dalam RAPBNP 2013.