REPUBLIKA.CO.ID,  SURABAYA --  Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Andi Rahmat mengatakan pihaknya biasa dan tidak masalah dicap "nakal" dalam partai politik koalisi dengan pemerintah karena mengambil posisi sebagai relasi kritis.

"PKS dalam posisi di koalisi mengambil sikap relasi kritis. Sehingga kami tidak bisa selamanya menuruti apa yang menjadi kebijakan, tanpa adanya sikap kritis," ujarnya kepada wartawan di Surabaya menanggapi banyaknya desakan agar PKS dievaluasi dari partai koalisi atas sikapnya menolak kebijakan kenaikan BBM, Senin.

Andi Rahmat menceritakan pada 2005, partainya pernah mengusulkan hak angket atas kasus beras, meski akhirnya kalah pada pemilihan suara terbanyak.

Namun, di tahun yang sama, pihaknya setuju terhadap kenaikan bahan bakar minyak. Begitu juga pada 2007, juga tentang kenaikan BBM.