REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Cina untuk Indonesia Liu Jianchao mengatakan, negara-negara bersengketa di Laut China Selatan dan Laut China Timur perlu melihat fakta sejarah mengenai masalah klaim wilayah di perairan tersebut.

Setelah bertahun-tahun eskalasi ketegangan terus terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik terbuka, sebenarnya yang paling penting adalah fakta sejarah mengenai kawasan tersebut dan juga implementasi kesepakatan dalam Deklarasi Tata Berperilaku (DoC), kata Dubes Jianchao, di Jakarta, Selasa (5/6).

Sengketa di Laut Cina Selatan dan Laut China Timur masih terus bereskalasi dan dikhawatirkan dapat menjadi potensi konflik terbuka di kawasan Asia Pasifik, mengingat sejumlah negara-negara Asia juga mulai meningkatkan anggaran militernya.

Menurut dia, Cina meyakini sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan telah berada dalam pengendalian administrasi pemerintahan mereka sejak berabad-abad yang lalu.

Begitu juga dengan Pulau Diayou di Laut Cina Timur atau yang disebut Beijing Senkaku, gencar diklaim Cina, terutama sejak akhir Perang Dunia II.

"Pada intinya negara-negara bersengketa perlu melihat sejarah dan menghargai itu dalam menangani masalah klaim ini," ujar Jianchao lagi.

Dia mengatakan, khusus di Laut Cina Selatan, selain fakta sejarah, negara-negara bersengketa juga perlu menunjukkan komitmennya pada implementasi Deklarasi Tata Berperilaku (DoC) yang disepakati Cina dan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2003.

Hal itu sebelum tercipta Kode Tata Berperilaku (CoC) yang juga menjadi mandat dari DoC tersebut, katanya pula.

Ikuti Whatsapp Channel Republika