REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Anis Matta menegaskan bahwa partai politik (parpol) yang dipimpinnya tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah.

"Sikap partai tetap dengan komitmen awal untuk membela kepentingan rakyat sehingga menentang rencana pemerintah tersebut," katanya di Ambon, Jumat.

Anis berada di Ambon dalam rangka berkampanye untuk Said Assagaff - Zeth Sahuburua (SETIA) yang mengikuti Pilkada Maluku pada 11 Juni 2013.

Ia menyatakan sikap PKS tidak bertujuan menaikkan kepercayaan masyarakat menjelang pemilihan, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden pada 2014.

"Kepentingan rakyat harus diperjuangkan dan ini komitmen PKS untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena dampak terhadap berbagai sektor yang pada akhirnya menyengsarakan masyarakat," ujarnya.

Keputusan menolak kenaikan harga BBM ini pun dengan konsekuensi keluar dari koalisi. "Koalisi itu tujuannya untuk menyejahterakan rakyat melalui kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, sekiranya koalisi ternyata menyengsarakan rakyat, maka PKS harus mengambil sikap mengkritisi," tegas Anis.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM), Jero Wacik, mengatakan pemerintah dengan berat hati mengusulkan opsi untuk menaikkan harga BBM menyusul gejolak harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini.

Menurut dia, harga BBM sebesar Rp6.000 per liter pernah terjadi pada tahun 2008. "Untuk harga jual eceran premium dan solar akan naik Rp1.500 per liter, dari Rp4.500 menjadi Rp6.000," ujarnya.

Jero menjelaskan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Februari lalu telah mencapai 121,75 dolar AS per barel. Nilai itu naik dari Januari yang mencapai 115,91 dolar As.

Auntuk mereka, karena kalau tidak, maka mereka akan pasti 'tenggelam' akibat kemiskinannya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika