REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah menilai, kerusuhan di KJRI Jeddah merupakan puncak kekesalan dari para TKI di luar negeri.
Poempida menegaskan hal ini sudah tidak bisa lagi ditolerir. Ia menjelaskan, selain lambanannya pelayanan, juga munculnya informasi yang menyesatkan.
"Ada informasi yang beredar bahwa pelayanan akan ditutup kemarin. Padahal yang benar sampai 3 Juli 2013. Ini memancing emosi," kata Poempida di Jakarta, Senin (10/6).
Selain itu Poempida juga mendengar adanya permainan-permaian uang dimana siapa yang bisa menyiapkan uang maka akan cepat dilayani. "Konon ada juga ancaman dari agen-agen agar para TKI mengurus dokumennya supaya pulang. Ini agar prosesnya bisa lewat PJTKI di Indonesia," tutur politikus Partai Golkar ini.
Sementara dari Migrant Care, Anis Hidayah menegaskan, selama ini pemerintah hanya memberikan pelayanan di dalam gedung sementara yang di luar gedung tidak pernah diurus. "Ini kebobrokan pemerintah. Pemerintah tidak melakukan apa-apa. Harusnya pemerintah justru menyambut baik pemutihan ini," kata Anis.
