REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presdir Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, peraturan kapolri tentang penggunaan pakaian dinas seragam, memang menjadi kendala bagi polwan untuk berjilbab.
Karenanya, Neta meminta kepada para polwan mulai bersatu meminta kepada Kapolri agar mengeluarkan perkap pengganti mengenai seragam.
"Jika ada para polwan yang ingin memakai jilbab, mereka harus berjuang untuk mengubah perkap tersebut. Karena seperti yang sudah saya tegaskan, bisa-bisa malah terkena sanksi," tuturnya kepada ROL, Senin (10/6).
Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, saat yang tepat para polwan memperjuangkan hak berjilbab adalah ketika pergantian kapolri.
“Sebentar lagi akan ada pergantian Kapolri, momen ini dapat dimanfaatkan untuk mendesak pemimpin yang baru agar menelurkan perubahan Perkap tentang seragam,” katanya menyarankan.