REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk pertama kalinya dalam 150 tahun, negara-negara selatan (Asia) berhasil keluar dari dominasi negara-negara utara (Eropa). Hal itu terungkap dalam laporan UNDP 2013.
Keberhasilan negara-negara selatan terlihat dari pertumbuhan kelas menengah yang naik dari segi jumlah, pendapatan dan harapan. Dari 49 negara, ada tiga negara yang sangat maju, yaitu Cina, India dan Brasil. Ketiganya pada 2020 diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar dunia. Lebih besar dari negara-negara G-7.
Lalu, dimanakah Indonesia? Meski tingkat pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi, tapi Indonesia belum mampu masuk menjadi tiga besar negara maju di Asia.
Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia (API) Sofian Effendi menilai, ada tiga sebab Indonesia belum mampu melakukannya. Pertama, Indonesia tidak memiliki perencanaan jangka panjang. Lalu, Indonesia tidak memiliki tata pemerintahan yang efektif dan visioner. Ketiga, Indonesia kurang mendorong kebijakan sosial yang bertujuan pemerataan SDM.
"Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat pemerintah melalui DPR hanya mewakili partai. Berbeda dengan GBHN yang merupakan amanat rakyat," ujar Sofian saat konferensi pers di kantornya, Rabu (12/6).
Landasan pembangunan tersebut dinilainya sempit karena hanya menekankan pada visi presiden atau kepala daerah yang terpilih. Jangka waktunya sama dengan masa jabatan tersebut sehingga tidak efektif. Ia menambahkan, membangun negara bukan hanya 20 atau 30 tahun ke depan, tapi 50 tahun.
Mantan Ketua Umum API yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina API, JB Sumarlin, mengatakan, pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang merencanakan tugasnya dengan baik dan tujuannya tercapai. Pemerintahan yang baik ini butuh dukungan dana operasional yang baik pula.
"Birokrasi juga harus punya komitmen yang mengabdi pada pemerintah tanpa terpengaruh politik uang," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, API juga menyampaikan rekomendasi hasil seminar yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 1-2 Juni 2013. Rekomendasi seminar tersebut, antara lain mengimbau presiden menggunakan GBHN sebagai landasan pembangunan, pembangunan yang memanfaatkan modal sosial berdasarkan pengalaman Indonesia sebagai negara demokrasi dan menerapkan spirit Asia dalam pembangunan nasional.
Rekomendasi itu nantinya akan disampaikan kepada presiden MPR, DPR dan DPD untuk ditindaklanjuti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika