REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Demokrat merasa keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat suasana koalisi tidak kondusif.
Bagi Demokrat, pernyataan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mendepak PKS dari koalisi bukanlah kabar yang mengejutkan.
"Dari awal kita sudah perkirakan. Karena kalau dipertahankan di Setgab (Sekretariat Gabungan) suasananya sudah tidak kondusif," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana ketika dihubungi wartawan, Kamis (20/6).
Sutan mengatakan SBY akan segera mencopot tiga menteri PKS di kabinet. Hanya saja dia belum tahu persis kapan sikap itu akan diambil SBY. "Tunggu saja tanggal mainnya," katanya.
Di mata Sutan sikap politik PKS di koalisi kerap tidak jelas. Sebagai partai koalisi yang mendapat jatah menteri di kabinet, PKS kerap memainkan politik ganda dalam berbagai kebijakan pemerintah. Sutan mengistilahkan "jenis kelamin" politik PKS tidak jelas.
"Perilaku mereka membingungkan. Tidak jelas jenis kelaminnya. Kalau kita bilang koalisi kok kelakuannya oposisi," ujar Sutan.
Sementara itu PKS masih menanti sikap resmi SBY soal nasib menteri mereka di kabinet dan kontrak koalisi. "Kita tunggu nanti pernyataan resmi bagaimana sikap presiden. Menteri pembantu presiden," kata Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim.
Hakim membantah PKS telah melakukan rapat internal terkait berbagai kemungkinan yang mereka terima pasca memutuskan menolak kenaikan harga BBM. Menurutnya rapat di kantor DPP PKS tadi malam hanya menyangkut soal langkah-langkah yang akan diambil PKS bila terjadi kenaikan harga.
"Briefing informasi terkait sikap PKS. Kami (fraksi dan anggotanya) diminta mengadvokasi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Hakim.
Pernyataan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha yang menyebut PKS sudah keluar koalisi dianggap Hakim bukan pernyataan resmi. Menurutnya pernyataan resmi soal koalisi hanya bisa dikeluarkan oleh SBY selaku pimpinan koalisi maupun PKS sebagai anggota koalisi.
"Saya katakan resmi itu kedua belah pihak. Baik presiden maupun PKS," katanya.
Hakim menyatakan sampai saat ini baik SBY maupun PKS belum mengeluarkan pernyataan resmi putus kontrak koalisi. Menurutnya pernyataan Julian akan ditanggapi PKS bila ada surat resmi yang dikeluarkan presiden. "Kedua belah pihak belum menyatakan secara resmi mereka bercerai," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika