REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat merasa keberadaan PKS membuat suasana koalisi tidak kondusif. Bagi Demokrat, pernyataan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mendepak PKS dari koalisi bukanlah kabar yang mengejutkan.

"Dari awal kita sudah perkirakan. Karena kalau dipertahankan di Setgab (Sekretariat Gabungan) suasananya sudah tidak kondusif," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana ketika dihubungi wartawan, Kamis (20/6). Sutan mengatakan SBY akan segera mencopot tiga menteri PKS di kabinet. Hanya saja dia belum tahu persis kapan sikap itu akan diambil SBY. "Tunggu saja tanggal mainnya," katanya.

Di mata Sutan, sikap politik PKS di koalisi kerap tidak jelas. Sebagai partai koalisi yang mendapat jatah menteri di kabinet, PKS kerap memainkan politik ganda dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Sementara itu PKS masih menanti sikap resmi SBY soal nasib menteri mereka di kabinet dan kontrak koalisi. "Kita tunggu nanti pernyataan resmi bagaimana sikap presiden. Menteri pembantu presiden," kata Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim.

Hakim membantah PKS telah melakukan rapat internal terkait berbagai kemungkinan yang mereka terima pascamemutuskan menolak kenaikan harga BBM. Menurutnya, rapat di kantor DPP PKS tadi malam hanya menyangkut soal langkah-langkah yang akan diambil PKS bila terjadi kenaikan harga.

Pernyataan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, yang menyebut PKS sudah keluar koalisi dianggap Hakim bukan pernyataan resmi. Menurutnya pernyataan resmi soal koalisi hanya bisa dikeluarkan oleh SBY selaku pimpinan koalisi maupun PKS sebagai anggota koalisi. "Saya katakan resmi itu kedua belah pihak, baik presiden maupun PKS," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika