REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengawal penerimaan mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun ajaran 2013/2014.

"Beberapa minggu lalu kami bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, dan Mendagri berkomitmen untuk meminta KPK mengawal dengan serius rekrutmen IPDN untuk memotong generasi yang ekstrem," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Jumat (21/6).

IPDN adalah institut kedinasan yang menghasilkan kader pemerintah seperti lurah dan camat, namun terdapat sejumlah kasus mahasiswa IPDN yang meninggal saat sedang menjalani latihan di kampus tersebut. "Kami bertemu dengan sekretaris jenderal, dan akan ada 'kick off meeting' di Kementerian Dalam Negeri untuk dimulai pada tahun ajaran ini," tambah Adnan.

Menurut Adnan, KPK akan mengawal proses rekrutemn di IPDN supaya berlangsung transparan. "Kami mengawal bagaimana proses itu transparan, daerah tidak mengetahui kuota yang dialokasika pemerintah di IPDN, sehingga kehadiran kami bisa pastikan transparan sejak awal," ungkapnya.

Transparansi menurut Adnan penting agar lulusan IPDN dapat ditempatkan di posisi yang sesuai. "Bila kuota per daerah tidak transaparan maka negara sulit menyiapkan transparansi anggaran dan persiapan tempat bila para mahasiswa lulus, yang sekarang ini mereka lulus tidak tahu jumlahnya," tambah Adnan.

Selain transparansi, KPK juga akan mengawal integritas di IPDN. "Kami memastikan soal integritas, kami menularkan hal itu kepada mereka, kami pastikan tidak ada kebocoran soal, rekrutmen KPK sangat ketat, kami tularkan hal itu ke lembaga lain," ujarnya.

Menurut Adnan, tahun depan KPK juga akan melakukan pengawasan di Akademi Kepolisian, calon jaksa dan hakim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika