REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Menteri Agama, Suryadharma Ali memastikan akan meminta ganti rugi materiil kepada Arab Saudi perihal ongkos persiapan kontingen haji Indonesia. Menurutnya, persiapan haji sudah matang namun jadi berantakan gara-gara pengumuman pemotongan kuota haji oleh Kerajaan Saudi.
"Ya, kami mengusahakan ganti rugi ke Arab Saudi. Kita optimistis ada kompensasi," kata Menag dalam jumpa pers di VIP Lounge Bandara Jeddah, Ahad (23/6) petang. Turut hadir bersama Menag adalah Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu, Wakil Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf, dan Anggota DPR Komisi 8.
Menag menegaskan, besaran ganti rugi itu mencapai Rp 817 miliar. Ganti rugi ini mencakup seluruh kontrak akomodasi, konsumsi dan transportasi yang sudah diteken Pemerintah RI dengan para pengusaha Saudi. Saat penandatanganan MoU tersebut, Februari kemarin, tidak ada satu informasi pun soal pemotongan kuota haji hingga 20 persen.
Penandatanganan MoU bisnis itu untuk 212 ribu jamaah haji Indonesia yang terdiri atas 194 ribu jamaah reguler dan 17 ribu jamaah plus. "Kita sudah selesaikan pembayaran-pembayaran rumah, katering, pesawat dan lain lain. Eh kok ada seperti ini," kata Menag dengan nada kecewa.
Ia jabarkan, ada 180.116 jamaah yang sudah lunas membayar tahap pertama biaya haji. Sisanya ini yang butuh penyelesaian. Apakah Indonesia akan membayar tahap kedua sampai lunas. Atau cukup tahap pertama saja karena ada pemotongan kuota 20 persen itu. Kalau berhasil negosiasi opsi kedua ini kata Menag, "Sudah luar biasa."
Ditanya soal posisi tawar Pemerintah RI dalam negosiasi ini, Menag menjawab bukan soal kuat atau lemahnya bargaining position. Tapi ini soal realitas jamaah haji Indonesia. Pertama, kata Menag, jamaah Indonesia jumlahnya terbesar dari negara lain. Kedua, jadwal tunggu jamaah haji ada yang sampai 17 tahun yang rasanya kasihan kalau sampai harus menunda lagi. Ketiga, Indonesia sudah menyelesaikan pembayaran fasilitas-fasilitas haji.
Anggota Komisi 8 DPR, Gondo Radityo Gambiro, mengaku terkejut mendengar pemotongan kuota haji itu. Ia berharap pemerintah RI jangan menyerah begitu saja kepada Kerajaan Arab. Ia juga meminta kepastian penyelesaian proyek ini ke Arab Saudi. "Kami ingin Kerajaan Arab serius soal ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika