REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, pembocor soal Ujian Nasional (UN) SMA dan penyebar kunci jawaban UN SMP harus ditindak. Meski UN sudah bukan menjadi penentu kelulusan, namun UN ini menyangkut nama baik sekolah.

"Mungkin setiap sekolah punya gengsi sehingga berharap semua  siswanya  bisa lulus dengan  baik tapi harusnya tidak dilakukan dengan cara curang," katanya, Jumat, (8/6).

UN, terang Mahyudin, tetap harus ada untuk mengukur standardisasi pendidikan nasional di Indonesia. UN untuk mengukur standar pendidikan antara di kota dengan di desa.

"Selama ini ada anggapan pendidikan di Jawa bagus sedangkan  di luar Jawa tidak bagus. Makanya dibutuhkan UN untuk pemetaan pendidikan di semua daerah."

Kalau misal hasil UN  buruk, terang Mahyudin, harus ada langkah konkret untuk memperbaikinya. Baik dari sisi bahan pelajaran atau buku ajarnya. Nanti daerah yang pendidikannya belum maju, harus diperbaiki agar setara dengan daerah yang pendidikannya maju.

"Semua anak di seluruh Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang laik. Pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan dengan melihat  hasil UN. Intinya harus ada evaluasi pendidikan  ke depan. Ini harus dilakukan agar  pendidikan nasional lebih  baik dari negara  tetangga."

Apalagi, ujar dia, dulu negara  tetangga seperti Malaysia bersekolah di sini. Makanya pendidikan Indonesia harus semakin maju.