REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak 1999 muncul banyak sekali gerakan-gerakan yang agak menyimpang dan tidak sesuai ajaran agama. Pimpinan Badan Pengkajian MPR Tb. Soenmandjaja mencontohkan muncul komunitas yang mengaku tidak menganut salah satu agama yang ada di indonesia.
Ada juga yang menghendaki kolom agama di KTP dihilangkan, dan tidak sedikit menginginkan agar TAP MPR No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan PKI dan Ajaran Komunis dicabut. Dan, masih banyak tuntutan lainnya, yang pada dasarnya akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kalau kita lengah maka bukan tidak mungkin peristiwa yang terjadi di 1965 akan berulang kembali," ujar Soenmandjaja selaku keynote speech pada acara seminar masional diselengarakan Fraksi PKS MPR RI bekerjasama dengan MUI Kota Depok, Jumat (10/7).
Seminar yang berlangsung ruang Yudhistira 2 Hotel Santika, Jl. Margonda, itu diikuti 300 peserta terdiri dari pengurus MUI Kota Depok, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan karang taruna. Mengingat berbagai tuntutan yang dikemukan di atas maka Fraksi PKS datang ke Kota Depok ini karena ada perintah UU untuk memasyarakatkan Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Salah satu tujuan dari seminar nasional ini, menurut Soenmandjaja, agar kita selalu menjaga Pancasila. Sebab, tidak sedikit yang menginginkan Indonesia menjadi sebuah kisah.