REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) ikut mengomentari keinginan pembangunan gedung baru di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dia mengaku tidak mendukung pembangunan gedung baru. Namun, politikus PKS ini menekankan, pentingnya merapikan denah lokasi kerja di kompleks ini.

"Saya tidak tahu siapa yang mengajukan (pembangunan) gedung MPR tetapi dalam rapat pimpinan tidak pernah diajukan. Yang kami usulkan adalah spesifikasi, gedung MPR itu mana, DPR mana, DPD mana," jelas Hidayat Nur Wahid di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Sebelumnya, diberitakan bahwa dalam rapat kerja kemarin (21/9), MPR mengusulkan tambahan anggaran sebanyak Rp 666 miliar namun ditolak Komisi III DPR RI. Demikian pula dengan usulan anggaran pembangunan Gedung DPD senilai Rp 1,6 triliun.

Penolakan Komisi III atas dasar tumpang tindihnya susunan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Adapun dana usulan MPR tersebut antara lain direncanakan untuk sosialisasi empat pilar kebangsaan dan penambahan kendaraan dinas. Hadir dalam rapat kerja kemarin, yakni Sekjen MPR Eddie.

Terhadap penolakan itu, Hidayat mengaku tak mempersoalkan. Namun, dia menekankan, alokasi tempat untuk DPR tak sebanding dengan minimnya alokasi untuk MPR dan DPD. "Setiap fraksi di DPR ada ruang sendiri. Setiap komisi juga ada. MPR di mana?"

"Kami lebih fokus di situ. Kami memahami keuangan negara, makanya kami tidak mengusulkan gedung baru," tukas dia.