REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil ketua MPR Mahyudin legowo anggaran yang diajukan ke Komisi III sebesar Rp 666 miliar tidak disetujui. Menurutnya, jika memang kondisi keuangan negara tidak memungkinkan, maka tidak masalah jika DPR meminta revisi pengajuan anggaran.

Namun, Mahyudin menegaskan, keputusan tersebut belum final menolak. Pertama, kata dia, kenaikan anggaran MPR sudah berdasarkan kebutuhan. Dia mengatakan MPR fokus mensosialisasikan nasionalisme kebangsaan melalui program Empat Pilar MPR RI, yang memang menyerap anggaran yang cukup banyak.

''Mengenai anggaran yang dikurangi, karena ekonomi kita kurang bagus, kemungkinan ada yang dianggap kurang prioritas, dalam rangka penghematan anggaran, saya kira sah-sah saja komisi III mementingkan yang prioritas dahulu. Jadi komisi III bukan menolak habis bahwa ini tidak boleh naik,'' kata Mahyudin kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Komisi III, kata dia, meminta anggaran yang diajukan diperbaiki, direvisi dan dirasionalkan kembali. Mahyudin menilai, harus didahulukan program-program yang prioritas. ''Seperti pengadaan bisa dari sekretariat, kalau tidak perlu saya setuju hal semacam itu dikurangi,'' ujarnya.

Hanya saja, untuk sosialisasi Empat Pilar Mahyudin menganggapnya sangat penting. Selain itu, anggaran yang diajukan juga tidak untuk individu anggota MPR, tapi lebih kepada kegiatan. Kegiatan tersebut ntuk membangun kesadaran bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar. Sosialisasi tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, baik di kota maupun daerah-daerah terpencil.

Mahyudin mengatakan, anggaran MPR dari tahun ke tahun mengalami penambahan. Apalagi, MPR baru membentuk lembaga kajian, dimana lembaga tersebut perlu honor rapat, gaji, serta ada penambahan kegiatan. Sehingga, jika anggaran MPR sebelumnya sekitar Rp 930 miliar, ia menilai, jika anggaran berubah, idealnya sekitar Rp 1,3 triliun untuk 2016.

''Tapi kalau anggaran susah, banyak yang harus prioritas. Kalau bisa dikurangi lagi tidak masalah,'' katanya.