REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Mahyudin melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Kabupaten Indramayu.

Ia mendengarkan aspirasi dan kendala daerah dalam melakukan pembangunan dalam pelbagai sektor.

Dalam kunjungan tersebut, ia menemui Bupati Indramayu Ana Sofa beserta Muspida dan jajaran kepala dinas. Setelah acara ramah tamah, Mahyudin mendengarkan beberapa kendala yang dialami daerah seperti penyaluran dana desa yang sudah masuk 70 persen dan adaptasi dari penerapan pola baru.

Pertemuan tersebut juga membahas seputar permasalahan perairan, pariwisata, dan masalah ketenagakerjaan. Dari penyampaian tersebut, Wakil Ketua MPR RI wakil Golkar ini meminta bupati untuk menuliskannya dalam surat resmi karena berhubungan dengan masalah teknis pemerintahan daerah.

Ia mengatakan, MPR saat ini mempunyai kedudukan setara dengan lembaga negara lainnya dengan kedudukan yang equal. Dengan posisi demikian maka Mahyudin mengaku sering bertemu dengan presiden.

Dalam pertemuan bersama presiden dirinya biasanya menyampaikan surat resmi yang berisikan masalah-masalah yang ada di daerah. "Biasanya apa yang kita sampaikan akan didengar oleh presiden," ujarnya.

Mahyudin mengaku, masalah-masalah di daerah terkadang Presiden tidak mengetahui. Hal demikian bisa terjadi karena laporan hanya ada di kementerian dan bahkan presiden diberi laporkan yang sifatnya "asal bapak senang".