REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar dituding terlalu mengintervensi anggota di MKD untuk menghambat jalannya sidang Ketua DPR Setya Novanto.

Namun, Politisi Partai Golkar Mahyudin menilai itu merupakan sebuah kewajaran, karena Novanto adalah kader mereka.

''Itu bagian hak konstitusi di DPR ini. Disini memang panggung politik boleh-boleh saja kalau partai intervensi,'' kata Mahyudin usai melantik anggota PAW MPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12).

Bahkan, Mahyudin menyebutkan banyak yang numpang top dalam kasus yang melibatkan Setya Novanto dan Menteri ESDM Sudirman Sahid ini, sehingga banyak yang ikut bicara. 

''Kalau partai intervensi ya biasa saja, kalau yang tidak berkepentingan ikut bicara, itu yang luar biasa,'' ujar dia.

Mahyudin juga menanggapi enteng sidang MKD kemarin yang disebut-sebut ada insiden gebrak meja. Menurutnya, kalau di DPR, berteriak kencang sedikit itu tidak masalah, karena anggota DPR punya hak imunitas untuk bicara apa saja.

''Gebrak meja silahkan saja disana. Apakah gebrak meja itu benar? kalau memang benar terjadi, kita susah membayangkan apakah gebrak meja itu marah apa gimana karena ada yang bilang enggak ada yang gebrak meja. Kalau itu pelanggaran etik silakan dinilai oleh MKD,'' ucap wakil ketua MPR tersebut.