REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemahaman tentang keindonesiaan saat ini masih belum dipegang oleh lembaga khusus. Secara inisiatif Majelelis Permusyawaratn Rakyat (MPR) RI melakukan Sosialisasi Empat Pilar.

"MPR akan terus mendesak presiden untuk segera membentuk lembaga negara yang bertugas melakukan sosialisasi, agar keberhasilannya bisa segera dirasakan," ujar Ketua Badan Sosialisasi MPR Achmad Basarah usai mengikuti rapat evaluasi akhir tahun pelaksanaan sosialisasi empat pilar tahun 2015 di Denpasar, Bali, Rabu, (2/12).

Basarah menjelaskan, gerakan reformasi yang bergulir tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Salah satu dampak negatif pasca reformasi adalah tercerabutnya Pancasila dari bumi Indonesia.

Sejak itu, Pancasila seakan ditinggalkan masyarakat karena dianggap sudah digunakan pemerintahan Orde Baru untuk melanggengkan kekusaan. Bahkan menurut Basarah, mata pelajaran Pancasila yang sebelumnya terdapat dalam kurikulum nasional pun turut dihilangkan.

Masyarakat cenderung berjalan sendiri-sendiri, dan membawa kepentingannya masing-masing. Sementara kepentingan bangsa dan negara ditinggalkan begitu saja.

Menyadari permasalahan tersebut, MPR berinisiatif melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR. Tugas tersebut diambil MPR karena saat ini Indonesia tidak memiliki lembaga yang berwenang melakukan sosialisasi empat pilar.

"Zaman orde lama dikenal adanya lembaga pengembangan jiwa revolusi, sementara zaman Soeharto ada BP7, kini lembaga seperti itu tidak ditemukan," kata Basarah menambahkan.

Ketiadaan lembaga-lembaga seperti itu membuat masyarakat mengalami disorientasi. Sehingga kehidupan yang berjalan jauh dari harapan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk meningkatkan keberhasilan sosialisasi seperti yang sudah dicapai selama ini, MPR akan memperluas kerjasama dengan pihak-pihak lain selain yang sudah terjalin selama ini. Selain Polri, TNI dan PGRI, MPR juga akan meningkatkan kerjasama dengan Pramuka mahasiswa dan organisasi lainnya.