REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia sebenarnya menjadi pekerjaan rumah (PR) seluruh bangsa Indoensia. "Bicara soal kesejahteraan, kaum buruh di Indonesia sebenarnya masih belum sejahtera," kata Mahyudin ketika menjadi pembicara utama pada seminar "Evaluasi Sistem Ketatanegaraan Pemerintahan Jokowi-JK dalam Menghadapi Persaingan Global Ekonomi" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (24/3).

Menurut Mahyudin, visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk menyejahterakan bangsa Indonesia, khususnya buruh, masih belum memberikan perubahan signifikan. Sehingga perlu penanganan bersama yang lebih serius.

Bicara buruh, kata Mahyudin, setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan. Pertama, masalah pendapatan. Menurut dia, pendapatan buruh tergolong rendah, sehingga buruh banyak melakukan tuntutan melalui demo. "Semoga pemerintah menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tapi tetap tidak menghilangkan daya saing usaha," katanya.

Menurut dia, tetap ada keseimbangan meningkatkan kesejahteraan buruh dan menjaga iklim dunia usaha agar tetap memiliki daya saing.

Kedua, kepastian tersedianya lapangan pekerjaan. Gejolak di dunia usaha yang konsekuensinya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi 'momok; bagi buruh, terutama outsourcing.

Ketiga, jaminan sosial dan jaminan hari tua. Menurut Mahyudin, ketiga hal tersebut harus menjadi perhatian seluruh bangsa Indonesia. Seminar ini, kata dia, diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi untuk masukan kepada Pemerintah.