REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menilai permasalahan buruh perlu mendapat penanganan lebih serius. Hal ini lantaran persoalan mengenai buruh terus terjadi, namun hal ini sepertinya belum tertangani secara tuntas.
Sehingga Mahyudin mengatakan, peningkatan kesejahteraan perburuhan sebenarnya menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia.
"Jika kita bicara soal kesejahteraan sebenarnya buruh kita itu masih belum sejahtera. Visi dan misi Presiden RI untuk mensejahterakan buruh Indonesia, nampaknya sekarang masih belum maksimal terlihat, sehingga hal ini perlu penanganan serius," kata Mahyudin di sambutannya dalam Seminar Ketatanegaraan denga tema ‘Evaluasi Sistem Ketatanegaraan Pemerintah Jokowi-JK Dalam Menghadapai Persaingan Global Ekonomi Sesuai Dengan UU NRI Tahun 1945 Pasal 27' di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis ( 24/3 ).
Mahyudin mengatakan, terkait buruh setidaknya ada tiga hal yang menjadi perlu menjadi sorotan saat ini. Pertama, masalah pendapatan yang menurutnya termasuk rendah.
Sehingga, aspirasi buruh karena rendahnya pendapatan banyak sekali terjadi dengan disertai demo buruh yang seperti tidak pernah selesai. Oleh karena itu pemerintah perlu menemukan solusi terbaik agar ke depan upah buruh bisa ditingkatkan.
"Namun, saya tekankan kenaikan upah buruh tidak serta merta menghilangkan daya saing usaha. Jika upah buruh terlalu mahal, nanti pengusahanya juga tidak bisa untung, bisa-bisa kolaps. Jadi daya saing usaha juga harus diperhatikan," katanya.
Kedua, berkaitan dengan kebijakan kepastian tersedianya lapangan pekerjaan. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) juga sangat marak terjadi dan menjadi momok bagi para buruh terutama terjadi pada tenaga-tenaga kerja outsourcing. Ketiga menurutnya, soal jaminan sosial misalnya jaminan hari tua.
Ketiga hal tersebut menurutnya harus menjadi perhatian untuk semua pihak. Sehingga ia berharap, Indonesia bisa menjadi negara maju menuju masyarakat adil dan makmur dimana sebagian besar yang sejahtera adalah buruh.
"Jika buruh sejahtera maka bangsa ini juga sejahtera semuanya. Satu lagi, pemberian insentif kepada para pengusaha juga harus diikutsertakan berbarengan dengan kenaikan kesejahteraan buruh," ungkapnya.
