REPUBLIKA.CO.ID, BERAU -- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan, sosialisasi Empat Pilar MPR semestinya ditujukan kepada penyelenggara negara. Sebab mereka sebagai pengambil keputusan, berperan agar nilai-nilai Empat Pilar tercermin pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

"Pancasila sebagai ideologi harus menjadi pegangan para pengambil kebijakan. Supaya semua kebijakan benar-benar untuk kepentingan rakyat dan negara," kata Mahyudin, dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI di depan anggota KNPI Kabupaten Berau, di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, Jumat malam (9/12).

Menurutnya, jika para pengambil kebijakan memegang nilai-nilai Empat Pilar, maka akan mengurangi kesenjangan (disparitas) sosial. Banyak contoh menunjukkan terjadinya disparitas karena kesalahan dalam kebijakan.

Dia mencontohkan air kemasan. Air itu diambil dari Indonesia dan dijual kepada rakyat Indonesia. Tapi sahamnya dimiliki asing. Selain air kemasan, Mahyudin juga memberi contoh tentang industri rokok yang dikuasai asing, begitu juga dengan perkebunan sawit yang dikuasai investor asing.

"Ini sebenarnya menjadi domain para pengambil keputusan," ujarnya.

Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa, lanjut Mahyudin, menjadi pasar potensial untuk perang ekonomi. Negara lain memiliki kepentingan dagang, sehingga negara kapitalis sengaja membuat Indonesia menjadi pasar bagi mereka.

Bukan hanya itu saja, tenaga kerja dari Tiongkok pun menyerbu Indonesia. Di Jawa Barat banyak tenaga kasar yang datang dari Tiongkok. Namun, Mahyudin menyebut hal tersebut sebagai tantangan global yang dihadapi Indonesia.