REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan upaya mengurangi kesenjangan harus dimulai dari komitmen untuk mendahulukan pengusaha pengusaha pribumi dalam proyek pusat maupun daerah. "Pengusaha pribumi harus tumbuh dan berdaya saing. Ini adalah affirmative action untuk mengurangi kesenjangan," ujar dia, Selasa (14/3).

Demikian salah satu usulan yang disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Silaturrahmi Presiden dengan Pimpinan Lembaga Negara di Istana Negara. Usulan lain yang disampaikan Ketua MPR adalah mengembalikn fungsi Bulog untuk memenuhi kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

"Dari Bulog lalu didistribusikan ke koperasi koperasi di daerah. Selanjutnya diberikan pada Pedagang pedagang pribumi di Kecamatan, Kabupaten sampai Provinsi," kata dia.

Upaya distribusi pada koperasi di daerah, kata dia, adalah untuk mencegah pemburu rente dan merangsang munculnya pengusaha pengusaha pribumi baru di daerah. Ketua MPR juga menyinggung peran Lembaga Keuangan untuk mengurangi kesenjangan. Ia mengusulkan agar Lembaga keuangan Bank atau Non Bank mempermudah akses permodalan sekaligus memberikan pelatihan bagi pengusaha di tingkat lokal

"Akses permodalan dari Bank untuk pengusaha pribumi harus dipermudah. Kebijakan kemudahan modal ini bisa diimbangi dengan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kapastitas SDM pengusaha pribumi," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR juga mengusulkan kebijakan redistribusi lahan untuk rakyat melalui revisi UU Agraria. Dia mengatakan kepemilikan tanah penting bagi rakyat untuk berdaya dan produktif.