REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa, bukan untuk saling memukul sesama rakyat Indonesia. Menurutnya, adanya stigma Pancasilais maupun tidak Pancasilais yang berkembang saat ini harus dihentikan. Zulkifli menilai jika menilik sejarah, tidak ada sedikitpun keraguan mengenai bentuk negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dinilai sangat kokoh.
"Pancasila itu alat untuk merangkul bukan untuk memukul. Kalau itu diteruskan itu yang menjadi ancaman kita," ucapnya, dalam acara Halaqoh Internasional yang digelar PP Gerakan Pemuda Ansor di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Senin (22/5)..
Menurutnya, sudah banyak capaian selama 19 tahun reformasi Indonesia. Misalnya, menteri yang memiliki latar belakang santri, presiden dengan latar belakang pengusaha kayu, adanya otonomi daerah, keberagaman partai politik, dan sebagainya.
"Sudah berbagai ujian-ujian berat, Pancasila selalu menjadi jalan keluar dan menyelamatkan persoalann-persoalan yang kita hadapi. Mulai tahun 1950-an, 1965, 1980-an dan 1998. Pancasila memang terbukti sakti. Oleh karena itu kalau bahas itu saya kira sudah kesepakatan final dan saya yakin tidak ada masalah dengan Pancasila," kata Zulkifli
Ia mencontohkan implementasi konstitusi yang jauh dari harapan, seperti di Bangka Belitung yang sejarahnya penghasil lada hitam, lada putih dan kopi. Setelah dijadikan tambang timah, rakyat kehilangan alternatif pertanian yang dulu dimiliki dan justru lingkungan menjadi rusak. "Ekonomi kita disusun atas kerjasama dan gotong royong. Implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar itulah menurut saya menjadi kunci, bukan sistemnya," kata dia.
Selama 19 tahun pascareformasi, ia menilai banyak kemajuan yang dicapai Bangsa Indonesia. Hanya memang 19 tahun ini kita belum berhasil mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945 sepenuhnya. Undang-Undang Dasar mengatakaan negara bersumpah melindungi segenap tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Apabila ada rakyat menganggur, tidak sekolah, tidak punya tanah, tidak bisa ke rumah sakit maka negara mesti hadir berpihak.
