REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar menyatakan saat ini posisi fraksi-fraksi sudah mulai melunak terkait RUU Pilkada. Khususnya dengan gagasan pemerintah tentang pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Menurutnya fraksi mulai menyadari argumentasi pemerintah kalau pilkada langsung terlalu banyak memakan biaya dan cenderung rawan kerusuhan. "Akan lebih murah jika tidak langsung. Seingat saya mendukung gagasan pemerintah adalah Demokrat dan PPP," ujarnya, Kamis (11/7).

Agun berpendapat, gagasan agar pilkada hanya memilih kepala daerah memiliki sisi positif dan negatif. Menurutnya pilkada dengan memasangkan paket gubernur dan wakil gubernur bisa positif selagi ada komitmen yang kuat dari partai koalisi pendukung. Namun bila tidak, maka yang terjadi adalah pecah kongsi menjelang pilkada selanjutnya. "Konsisten jika sudah satu paket. Jangan wakil melebihi bupati. Seperti yang terjadi di Jawa Barat beberapa waktu lalu," katanya.

Sedangkan pilkada tanpa paket wakil gubernur memiliki sisi positif karena kepala daerah terpilih memiliki legitimasi dukungan yang kuat dari rakyat. Artinya suara yang diamanahkan rakyat benar-benar tertuju untuk kepala daerah bukan terbagi dengan wakilnya. "Saya juga setuju untuk tidak paket biar kemenangan lebih utuh. Legitimasi kemenangan kuat. Saya juga setuju," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika