REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menegaskan akan mengecek langsung ke daerah yang memotong penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM.
"Ada beberapa daerah yang memotong. Kita akan cek nanti ke daerah tersebut apa sebabnya, apakah karena model raskin bagi rata atau karena hal lain," kata Mensos usai membuka rakornas BLSM di Jakarta, Kamis (11/7) malam.
Selama ini dalam pembagian jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) ada sejumlah daerah yang menerapkan prinsip "bagito" atau bagi roto, dimana jatah raskin dibagi rata untuk warga yang tidak terdaftar sebagai penerima raskin.
Namun menurut dia, jumlah daerah yang melakukan pemotongan itu tidak banyak dan karena berkaitan dengan uang maka instansi terkait yang akan turun.
Sebelumnya, di sejumlah daerah terjadi pemotongan BLSM dengan jumlah yang bervariasi mulai dari Rp80 ribu, Rp100 ribu sampai setengahnya.
Alasan pemotongan antara lain agar ada pemerataan dimana potongan tersebut akan diberikan kepada keluarga miskin yang tidak mendapat BLSM.
BLSM yang disalurkan dibagi dalam dua tahap masing-masing sebesar Rp300 ribu untuk satu tahap. Warga miskin pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) berhak mendapat Rp150 ribu per bulan BLSM selama empat bulan.
BLSM menyasar 15.530.879 rumah tangga sasaran yang meliputi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan hampir miskin.
Selain BLSM, masih ada bantuan lain seperti Program Keluarga Harapam (PKH) dimana setiap keluarga paling sedikit mendapat Rp700 ribu, ada Bantuan Siswa Miskin yang hampir mencapai Rp2 juta jika memiliki anak usia SD, SMP dan SMA.
Selain itu juga ada penambahan beras untuk warga miskin (raskin) menjadi 30 kg untuk tiga bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika