REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Operasi yustisi kependudukan (OYK) yang rutin dilakukan di Jakarta dinilai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tidak efektif dalam menekan arus urbanisasi ke Jakarta. Terus membanjirnya pendatang baru ke Jakarta membuat Pemprov DKI Jakarta akan mencari cara baru untuk mengatasi persoalan kependudukan tersebut.
"Saya tanya, operasi yustisi sudah diadakan berapa puluh tahun? Penduduk tambah atau tidak? Kita hitung memang tidak efektif. Akan kita coba, tapi paling tidak kita tidak rutinitas lah. Karena kalau itu terbukti efektif tidak apa-apa, akan kita pakai. Nyatanya tambah-tambah juga penduduknya," kata Jokowi, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, seperti dilansir situs beritajakarta.
Jokowi mengatakan saat ini masih mencari formula yang tepat untuk dapat menekan angka urbanisasi. Sehingga usai Lebaran jumlah penduduk Jakarta tidak akan melonjak tajam seperti sebelumnya. "Karena memang belum ketemu jurus yang lain. Kalau ketemu jurus lain, nanti akan kita sampaikan," ujarnya.
Ia pun mengimbau pemudik tidak membawa sanak saudaranya saat kembali nanti usai Lebaran. Sebab berdasarkan hasil sensus 2011, populasi penduduk Jakarta sudah mencapai 9,6 juta jiwa, ditambah warga luar yang beraktivitas di Jakarta pada siang hari sebanyak 2,5 juta. "Kita akan ajak besar-besaran kepada seluruh pemudik. Kita mengajak agar mereka tidak membawa sanak saudaranya untuk nambahin penduduk Jakarta," tegasnya.
Ia menyebutkan tengah mencari alternatif lain sebagai cara menekan jumlah penduduk usai Lebaran. Salah satu yang diusulkan yakni mengatur sistem kependudukan di Jakarta. "Ini baru dalam proses. Ada alternatif lain akan kita coba, entah kampanye besar-besaran atau mungkin nanti sistem kependudukannya yang kita atur untuk memberikan hambatan agar tidak ke Jakarta," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, menegaskan OYK tetap diadakan, hanya saja diubah sistem operasinya dengan lebih memfokuskan pembinaan kependudukan kepada masyarakat. Untuk tujuan itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan melaksanakan sosialisasi pembinaan kependudukan kepada warga dimulai dari tingkat RT/RW.