REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Pejabat tinggi Uni Eropa (UE), Catherine Ashton, akan berangkat ke Mesir pada Rabu (17/7) untuk mendesak para pemimpin di sana kembali ke jalan demokrasi.
Kepala kebijakan luar negeri UE itu akan melakukan pertemuan dengan para pemimpin pemerintahan sementara, kekuatan-kekuatan politik lain, serta masyarakat madani. "Ini untuk menggarisbawahi bahwa Mesir perlu secepat mungkin kembali ke peralihan demokratis," ujar Ashton dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan, Selasa (16/7), seperti dilansir AFP.
"Saya akan berangkat ke Mesir untuk menekankan kembali pesan kita bahwa harus ada proses politik yang benar-benar melibatkan semua pihak, merangkul semua kelompok yang mendukung demokrasi," kata Ashton. "UE bertekad akan membantu rakyat Mesir dalam perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih baik yang diisi dengan kebebasan sesungguhnya dan pertumbuhan ekonomi."
Pengumuman mengejutkan itu muncul beberapa jam setelah berlangsungnya pengambilan sumpah terhadap pemerintahan sementara pertama di Mesir sejak pihak militer menggulingkan presiden Muhammad Mursi dua pekan lalu.
Pencopotan Presiden Mursi dilakukan oleh militer Mesir setelah terjadinya bentrokan mematikan antara pasukan keamanan dan para pendukung Mursi, presiden yang digulingkan. Kelompok gerakan berpengaruh di Mesir, Ikhwanul Muslimin, langsung menolak mengakui keabsahan kabinet beranggotakan 35 pejabat itu.