REPUBLIKA.CO.ID, SEMANGGI -- Parkir liar yang tidak pernah selesai di Jakarta membuat pihak kepolisian angkat bicara mengenai bagaimana seharusnya penanganan masalah ini.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, di dalam parkir liar selalu terdapat kordinasi dari sejumlah pihak, garda terdepannya yakni preman.
Fokus utama parkir liar berada di Pasar, Mall dan Restoran. Rikwanto menjelaskan, setiap tempat memiliki karakter sendiri dalam pengolahan parkir.
Rikwanto memberi contoh parkir liar yang menjamur di Pasar Tanah Abang bisa dijadikan sebuah pandangan bahwa begitu terkordinasinya preman dengan banyak pihak. Rikwanto mengatakan, preman-preman tersebut sudah berkolaborasi dengan lingkungan sekitar dan sistem sosial.
''Ada kolaborasi di sana yang libatkan banyak pihak,'' katanya, Rabu (17/7). Ini terkait keuntungan yang didapatkan oleh sejumlah orang dengan mengelola parkir liar. Rikwanto menilai, jika sudah terkait masalah uang atau keuntungan, pemerintah tidak bisa serta-merta menggusur parkir tersebut dengan paksa.
Jika tetap dilakukan akan berujung kepada aksi sejumlah orang. ''Harus ada tahapannya,'' kata Rikwanto. Bermula, pemancingan dengan menggusur pedagang yang sudah memakai bahu jalan sebagai tempat berjualan.
Pemerintah bisa melihat apakah ada reaksi dari penggusuran tersebut, jika tidak ada segera dilanjutkan. Rikwanto mengatakan, pelanjutan aksi gusuran pemerintah harus diiringi dengan relokasi.
Relokasi penting agar warga yang memiliki penghasilan di pasar tersebut tidak terputus rantai ekonominya. Selain itu, pemerintah juga harus mengusut oknum-oknum pemerintahan yang terlibat dengan aktifitas ilegal tersebut.
Menurut Rikwanto, jika sudah terbukti adanya oknum dan penggusuran parkir liar akan dilakukan, pihak kepolisian akan membantu bila ada tindakan perlawanan dari preman.''Tinggal bilang saja, kita langsung turun,'' kata Rikwanto