REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan kudeta militer Mesir terhadap Presiden Mursi merupakan contoh buruk bagi demokrasi yang sedang berkembang di kawasan Arab. Karena Mursi terpilih sebagai presiden melalui proses pemilu demokratis. "Pengambilalihan kekuasaan hasil proses pemilu demokratis di Mesir hanya akan hasilkan kekacauan baru," kata Mahfudz, Jumat (19/7).
Mahfudz menyayangkan keterlibatan militer dalam proses pengambilan kekuasaan Mursi. Sebab praktik demokrasi di dunia menjauhkan kekuatan militer dari konflik politik. Mahfudz menilai kekuasaan baru di Mesir tidak akan berdampak lebih baik bagi rakyat Mesir. "Kekuasaan baru yang dipaksakan di Mesir tidak menunjukkan titik-terang solusi damai yang demokratis," ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat, tengah terjadi perpecahan di antara kekuatan politik yang sebelumnya menentang pemerintah Mursi. Termasuk ide untuk mempercepat pemilu yang juga ditentang banyak pihak.
"Satu-satunya jalan keluar adalah mengembalikan kekuasaan sah yang telah dirampas paksa dan semua kekuatan politik duduk bersama demi kepentingan rakyat Mesir," katanya.
Ia menambahkan, Indonesia mesti memainkan peran penting dalam konstelasi politik di Mesir. Karena selama ini pengalaman dan praktik demokrasi di Indonesia sering dijadikan rujukan negara-negara yang sedang mengalami Arab Spring.