Ahad 21 Jul 2013 09:36 WIB

Asing Terus Tekan CPO Via Kampanye Negatif

Minyak kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu produk yang diajukan Indonesia ke dalam EG list
Minyak kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu produk yang diajukan Indonesia ke dalam EG list

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Daya saing minyak sawit mentah (CPO) yang sangat tinggi terus ditekan asing melalui kampanye negatif dan berbagai regulasi yang meningkatkan biaya produksi komoditas andalan ekspor Indonesia itu.

"Sawit ini makin lama, makin tidak kompetitif. Keunggulan sawit kita yang efisien diserang asing agar tidak kompetititif," kata Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, di Jakarta, Sabtu (20/7) malam.

Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan pihak asing melalui berbagai kampanye negatif seperti pembunuhan orang utan, deforestasi, emisi rumah kaca, dan pembakaran hutan. Disamping kewajiban sertifikasi. seperti RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) yang membuat biaya tinggi.

Selain itu, Joko melanjutkan, berbagai peraturan di negara Barat, seperti Amerika Serikat melalui NODA (Notice of Data Availability) dari EPA (Environmental Protection Agency) dan Uni Eropa lewat Renewable Energy Directive (RED), juga berusaha menghambat masuknya CPO ke negara-negara tersebut.

"Hal itu mereka lakukan karena sawit yang produktivitasnya tinggi mengancam bisnis kedelai dan rapeseed di AS dan Eropa," ujar Joko.

Satu hektar lahan sawit, kata dia, bisa menghasilkan CPO 3,3 ton/ hektare, sedangkan kedelai hanya 0,3 ton, rapeseed 0,7 ton, dan bunga matahari 0,5 ton.

"Bila minyak sawit tumbuh bisa menjadi ancaman bagi negara maju, karena akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap AS dan Eropa," ujar Joko.

Sayangnya, ia menilai belum ada dukungan pemerintah yang kuat terhadap industri minyak sawit nasional dalam menghadapi serangan asing terhadap efisiensi CPO.

Hal itu, menurut Joko, setidaknya terlihat tidak masuknya pembahasan masalah CPO pada KTT APEC di Bali tahun ini. "Ini harus lobi antar pemerintahan, bukan antar pelaku bisnis lagi," kata Joko.

Hal itu, ia melanjutkan, karena daya saing CPO dihambat oleh peraturan pemerintah di negara maju, sehingga upaya ekspansi ekspor terhambat. Untuk mengantisipasi semakin kuatnya serangan negara maju terhadap CPO, kata Joko, pihaknya terus berupaya memperkuat ekspansi ke negara tujuan ekspor baru seperti Afrika dan Timur Tengah.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement