REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membahas mengenai perpanjangan kontrak Blok Mahakam dengan Menteri Luar Negeri Prancis dan delegasi bisnisnya.
Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan, pemerintah akan mengutamakan kepentingan Indonesia dibandingkan korporat maupun asing dalam membuat keputusan perpanjangan kontrak Blok Mahakam.
“Tetapi, kepentingan pihak Prancis melalui Total juga serius dipertimbangkan,” kata Jero dalam jumpa pers yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius, akhir pekan lalu.
Blok Mahakam saat ini dikelola perusahaan migas asal Prancis, Total E&P, dengan kepemilikan hak partisipasi 50 persen. Sementara, sisanya dikuasai Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun. Kontrak pertama diteken pada 31 Maret 1967 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Pada 31 Maret 1997 diperpanjang lagi selama 20 tahun dan akan berakhir 30 Maret 2017.
Menurut Jero, perusahaan migas asal Prancis itu memiliki teknologi tinggi dan investasi yang besar. Karena itu, pemerintah harus memutuskan dengan sebaik-baiknya.
Dia pun mendorong Prancis mengajak PT Pertamina (Persero) untuk berperan dalam pengelolaan Blok Mahakam. Alasannya, perusahaan pelat merah itu tak pernah diikutsertakan. “Untuk perpanjangan selanjutnya harus ada kepentingan Indonesia dan kepentingan Total,” ujar dia.
Kunjungan delegasi Prancis dimaksudkan selain untuk melanjutkan diskusi terkait investasi Prancis di Indonesia dan membuka forum diskusi bagi masukan serta tanggapan dari Pemerintah Indonesia dalam rangka memfasilitasi kerja sama antara kedua negara, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral.
Jero menerangkan, perusahaan pertambangan Prancis Eramet tertarik untuk berekspansi di Indonesia. Prancis, kata Wacik, juga tertarik untuk mengembangkan sumber-sumber energi baru terbarukan, yaitu geotermal, tenaga surya, dan tenaga sampah.
Eramet melalui anak usahanya Weda Bay Nickel (WBN) berencana untuk membangun pabrik pemurnian nikel dan pengolahan (smelter) di Halmahera dengan total investasi 5,5 miliar dolar AS dan kapasitas produksi hingga 65 ribu ton nikel, 3.500 ton co-sulfida per tahun.
Untuk tahap awal, WBN akan menginvestasikan 3,5 miliar untuk pembangunan smelter dengan kapasitas 3.500 ton Ni-Logam per tahun. Smelter yang akan menerapkan teknologi hidrometalurgi ini diperkirakan akan menciptakan lapangan pekerjaan kepada 3.500 pekerja.
Dia sudah meminta persyaratan-persyaratan kepada mereka, di antaranya, karyawan yang 3.500 tersebut di atas 90 persen harus orang Indonesia timur.
Training center-nya direncanakan akan dibuat di Makassar dan Kupang. Baru setelah siap kerja akan diturunkan di Halmahera. Pengamat Iress Marwan Batubara mengatakan, penyerahan Blok Mahakam kepada asing adalah bentuk pengkhianatan. Dia berpendapat, Pertamina bisa secara independen mengelola Blok tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika