REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memperpanjang waktu penutupan Kedubes mereka di 19 negara Muslim. Tindakan penutupan Kedubes di Timur Tengah dan Afrika ini sebagai tindakan pencegahan serangan Alqaidah yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Jen Psaki, mengatakan keputusan untuk menutup dan menjaga kedutaan Besar dan konsulat adalah karena kehati-hatian. Ia pun menegaskan tindakan itu juga bukan karena ada indikasi ancaman terbaru. Sedangkan perpanjangan waktu penutupan, karena komitmen AS untuk lebih berhati-hati serta komitmen untuk melindungi karyawan, termasuk karyawan lokal dan pengunjung kantor AS.
Kantor diplomatik yang akan ditutup hingga 10 Agutus, antara lain antara lain di Mesir, Yordania, Libya, Yaman, Arab Saudi, dan Kuwait. Begitu juga dengan tambahan empat negara lain, yaitu Madagaskar, Burundi, Rwanda, dan Mauritius. Sementara Kedubes atau kantor diplomatik yang telah dibuka Senin kemarin di Kabul Afghanistan dan Baghdad, Irak.
Sebelumnya, staf Kepresidenan Obama mengumumkan Jumat pekan lalu bahwa beberapa kedutaan akan ditutup pada akhir pekan. Sementara Departemen Negara juga mengeluarkan peringatan perjalanan global. Peringatan ini menyebutkan kemungkinan serangan kepada warga dan properti AS yang dilakukan Alqaidah dan pendukungnya.
Sementara beberapa anggota parlemen berdasarkan data penyadapan intelijen menyebutkan, saat ini diketahui kemungkinan terjadi serangan kepada warga AS atau warga negara asing. Ancaman ini termasuk yang paling berbahaya semenjak serangan 11 September 2001.
Senator Partai Republik, Saxby Chambliss, mengatakan dalam acara NBC, bahwa ancaman saat ini adalah yang paling serius dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan percakapan antaranggota teroris, mereka berencana mengulang kejadian yang mirip dengan tragedi 11 September. Tak heran berdasarkan data tersebut, Pemerintah Obama kemudian menutup 22 kedutaan dan konsulat. Pemerintah juga mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika