REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus menggalakkan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah wilayah Ibu Kota. Untuk penanganan PKL diserahkan ke walikota dan bupati di setiap wilayah. "Optimalisasi penanganan PKL, kita percayakan kepada para walikota dan bupati saja," kata Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, seperti dilansir situs beritajakarta.
Untuk itu, Basuki mengingat, para walikota dan bupati agar bekerja secara khususnya dalam penanganan PKL. "Kita akan ganti walikota dan bupati yang kinerjanya tidak cakap," tuturnya.
Ia mengungkapkan, untuk masalah penanganan PKL Pasar Tanah Abang menjadi tanggung jawab dari Walikota Jakarta Pusat, Syaefullah. Setiap pemerintah kota, kata Basuki, akan memberikan laporan kepada Pemprov DKI untuk ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan.
"Semua sudah ada jadwal untuk dikerjakan walikota. Kita sudah mulai mendelegasikan tugas ke walikota. Yang bagus kerja itu seperti Walikota Jakpus, yang lain udah ngerti nih dan sementara ini kita diam saja," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika