REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertimbangkan menarik Duta Besar RI untuk Mesir. Langkah diplomatik ini diperlukan untuk menyikapi kondisi terkini yang berkembang di negara piramida tersebut.

Menurut Mahfudz, penarikan duta besar meskipun hanya beberapa hari merupakan sinyal tegas Indonesia untuk mengawal nilai-nilai demokrasi. "Hal ini bisa memberikan dampak politik yang besar untuk negara penganut demokrasi," ujarnya dalam siaran pers yang diterima ROL, Jumat (16/8) .

Mahfudz menyebutkan, posisi duta besar RI di Kairo, Mesir sangat dihormati dan punya bobot politik yang kuat. “Dubes RI bahkan dijadikan dean of ambassador atau semacam penghulu para dubes, selain menjadi observer bagi Liga Arab,” ujar Mahfudz Siddiq.

Hal tersebut perlu dilakukan, menurut Mahfudz, karena tekanan perlu diberikan kepada pemerintahan boneka hasil kudeta militer Mesir. Terutama setelah makin besarnya jumlah korban tewas dan luka-luka dari kalangan sipil.

Menurut Mahfudz, Pemerintah Indonesia tidak perlu membenturkan usulan menarik dubes dengan urusan perlindungan warga negara Indonesia di negeri warisan para nabi tersebut.

“Dubes itu jabatan politis, bukan teknis. Urusan perlindungan WNI di luar negeri lebih merupakan tugas pejabat teknis kantor perwakilan,” tutur Mahfudz yang juga anggota Fraksi PKS DPR tersebut. Ia menunjuk beberapa negara seperti Ekuador dan Turki juga sudah menarik dubes-nya di Mesir.

Ia menyatakan, DPR akan terus mendorong pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY memperkuat peran-peran internasional dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Menurutnya, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa  rakyat Mesir telah menentukan pilihan pemimpinnya pada Pemilu yang demokratis tahun 2012 lalu.

Kekacauan yang terjadi di Mesir saat ini, menurut Mahfudz, tak lepas tidak siapnya elemen-elemen tertentu yang dibantu militer untuk berdemokrasi secara fair

Ikuti Whatsapp Channel Republika