REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah didesak  memanggil para spekulan untuk meredam gejolak kurs rupiah saat ini. "Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret siapa yang bermain di balik terpuruknya rupiah," kata Harry Azhar Azis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/8).

Ia juga berpendapat, paket kebijakan ekonomi yang telah diumumkan pemerintah pada Jumat (23/8) dinilai belum cukup mampu meredam gejolak yang dialami rupiah.

"Sebab itu dalam satu atau dua pekan ke depan aksi para spekulan ini belum akan mereda," katanya. Negara, ujar dia, harus tegas terhadap ulah spekulan sebab mereka dinilai jeli melihat sinyal-sinyal suatu mata uang di pasar uang.

Bukan tidak mustahil, lanjutnya, para spekulan rupiah akan tetap mencari peluang-peluang yang bisa mereka gunakan untuk meraih keuntungan pribadi meskipun hal itu berdampak keanjlokan rupiah.

"Negara harus tegas, mereka (spekulan) ini bila dibatasi aktifitasnya hanya dengan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing, mereka bisa mencari peluang baru yaitu pasar ilegal atau pasar gelap rupiah," ujarnya.

Harry menegaskan bahwa para spekulan tersebut adalah licin dan mudah mencari terobosan-terobosan baru. Ia juga menyebutkan bila perlu, pemerintah perlu mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan aksi spekulasi yang merugikan tersebut.

Anggota Fraksi Partai Golkar menegaskan tidak benar bila gejolak rupiah semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal membaiknya perekonomian di AS. Alasannya momentum itu pasti digunakan oleh para spekulan rupiah.