REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Situasi ekonomi di Indonesia saat ini perlu kewaspadaan. Sebab, ada dua arus perkembangan pokok yakni kelambatan ekenomi dunia dan ketatnya ketersediaan pembiayaan dari luar (likuiditas global).
"Kelambatan ekonimi dunia mengakibatkan harga dolar naik.Dolar menguat terhadap semua mata uang, sehingga rupiah melemah sedikit. Terlalu sempit kalau kita fokus bahwa rupiah anjlog, karena kalau kita memberi reaksi berlebihan bahwa rupiah anjlog, bisa fatal," kata Wakil Presiden Boediono.
Hal itu disampaikan Wapres saat memberikan sambutan tanpa teks pada Pembukaan Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja Pemerintah (Kementerian/ Lembaga/ Lembaga Negara) dan Pemerintah Daerah pada Semester-I Tahun 2013, di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Senin (26/8).
Menurut dia, akibat dolar AS menguat ini berdampak pada melemahnya hampir semua mata uang seperti Yen, Euro, Lyra, Dolar Singapura, Dolar Australia, ringgit Malaysia, dan sebagainya.
Yang berdampak langsung dari menguatnya dollar AS terhadap Indonesia adalah harga komoditi ekspor turun dan penerimaan ekspor juga turun serta mengetatnya ketersediaan pembiayaan uang dari luar (likuiditas global) makin kuat.
"Ini merupakan dampak yang kuas dari perekenomian negara," ungkap Boediono.
Lebih lanjut dia mengatakan akibat kelambatan eknomi dunia meskipun situasi ekonomi di Indonesia bukan krisis, tetapi diperlukan kewaspadaan.
"Untuk itu kita perlu merespon dengan satu paket perpajakan dan dororngan investasi yang harus didukung oleh semua Kementerian/lembaga/Negara dan daerah.Tidak mungkin hal ini hanya diserahkan kepada Pusat karena ini masalah bersama," tuturnya.
Sehubungan dengan hal itu, Wapres mengharapkan kepada kementerian/ lembaga negara untuk benar-benar menggunakan alokasi anggaran dengan seefisien mungkin, tepat waktu, tepat sasaran, ber-multiplier effect optimal terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
"Kurangi biaya yang membebani kegiatan ekonomi masyarakat dunia usaha dan investor biaya. Revisi dan cabut aturan yang menghambat," saran Wapres.
Selanjutnya Boediono juga mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) serta melonggarkan aturan daerah yg progresif yang memberi suasana lingkungan usaha investasii lebih baik.
Di samping itu, dia menambahkan, proyek infrastruktur, investasim dan dukunagn terhadap ekonomi rakyat perlu segera dimanfaatkan secara efektif, Biaya-biaya yang membenani ekonomi rakyat dan investor harus dikikis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika