REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Calon gubernur usungan PKB, Khofifah Indar Parawansa memperoleh laporan pelanggaran di desa Kabupaten Pasuruan, dimana warga menukarkan surat undangan mencoblos dengan sebungkus mi instan.

Dia mengatakan, pihaknya sedang mengirim tim validasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Dia juga meminta relawan atau partisipan yang melapor, harus menyertakan berita acara dan bukti yang memadai. "Sekarang masih tahap rekapitulasi, paling lambat 10 hari terhitung hari ini," kata Khofifah pada Republika, Jumat (30/8).

Adapun beberapa informasi yang diterimanya seperti, penukaran mi instan dengan surat undangan pencoblosan di Pasuruan. Diperkirakan ada 6.000 surat undangan yang diselewengkan, namun hanya 2.400 berkas yang dilaporkan.

Kemudian, tidak adanya petugas TPS di sejumlah desa wilayah Madura. Mereka yang mau memilih, cukup datang ke TPS tersebut dan melakukan pencoblosan sendiri. Belum lagi, ada saksi yang menyebutkan, KPPS di sebuah desa terbentuk dadakan. "Padahal ada 1,2 juta DPT di kabupaten itu, tapi KPPS-nya tidak ada kesiapan," ujarnya.

Menurut Khofifah, hal tersebut menjadi menarik untuk ditelaah. Sebab, dia menilai ada potensi penyimpangan dengan membentuk petugas pemilu dadakan yang masih amatir. Melihat kondisi itu, kata dia, pihaknya segera melakukan upaya klarifikasi.

Sejumlah daerah di Banyuwangi juga dinilai tidak melalui prosedur yang sesuai. Sebab, satu hari pascapencoblosan, perhitungan suara sudah berada di tingkat kota/kabupaten setempat, padahal prosesnya harus melalui desa dan kecamatan terlebih dahulu."Kami memang tidak bisa menyebutkan titik lokasi itu secara detail, agar akses kecurangan itu tidak segera tertutup," katanya.

Menurutnya, proses perjalanan Pemilukada Jatim 2013 ini, tidak berjalan secara sportif. Kalaupun semuanya berlangsung adil, jujur dan kondusif, dia mengatakan, siap untuk kalah, namun kecurangan seperti ini tidak bisa terus dibiarkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika