Senin 09 Sep 2013 16:02 WIB

PKB Dan PPP Rebutan Mahfud MD

Rep: M Akbar Widjaya/ Red: Dewi Mardiani
Mahfud MD
Foto: Republika/Prayogi
Mahfud MD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Kostitusi, Mahfud MD tengah menjadi rebutan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bisa diusung sebagai calon presiden (capres). Kedua partai merasa lebih berhak mengusung Mahfud.

"Pak Mahfud bukan cuma siap, beliau sudah keliling daerah, sosialisasi," kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (9/9).

Muhaimin mengatakan pendeklarasian Mahfud sebagai capres PKB hanya tinggal menunggu waktu, yang akan dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif. "Kan deklarasinya sebelum pileg," ujarnya. Untuk itu, pihaknya siap berkoalisi dengan parpol-parpol lain,

Sementara itu Ketua DPP PPP, Reni Marlinawati, mengungkapkan partainya juga tertarik menggandeng Mahfud sebagai capres. Menurutnya PPP merasa "sreg" dengan Mahfud karena Mahfud memiliki latar belakang NU (Nahdlatul Ulama). "PPP dibentuk dari empat fusi partai politik salah satunya partai NU," ujar Reni.

Reni menyatakan sampai saat ini PPP terus menjajaki berbagai nama capres yang mungkin akan didukung PPP. Di antara nama-nama itu misalnya: Pramono Edhie Wibowo, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarno Putri. Kendati begitu, imbuh Reni, nama Mahfud lebih diunggulkan karena memiliki kedekatan ideologis dengan PPP. "Secara ideologi partai yang paling dengan NU. Mungkin Pak Mahfudz lebih relevan. Tapi politik itu dinamis," katanya.

Dukungan PPP terhadap Mahfud jangan ditafsirkan sebagai upaya PPP membajaknya dari PKB. Reni menyatakan PPP lebih mendorong upaya koalisi bersama PKB dalam mendukung capres yang sama. "Kita tidak akan berebut dengan PKB. Justru kalau bersatu malah bagus. Dalam konteks ideal, berdasarkan ideologi," ujarnya.

Menyoal wacana konvensi capres yang pernah digembar-gemborkan PPP, Reni menyatakan saat ini PPP ingin bersikap realistis. Menurutnya yang terpenting bagi PPP sekarang adalah meraih suara sebanyak-banyak dalam pemilu legislatif 2014. "Konvensi bukan jaminan partai bisa mengusung capres sendiri kalau tidak bisa memenuhi syarat 20 persen presidential thereshold," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement